Harianmomentum.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama tim yang terkait harus bekerja ekstra memperjuangkan status embarkasi haji secara penuh.

Kementerian Agama RI menenggat tim terkait harus merampungkan berkas terkait embarkasi haji ini, sebelum waktu qur'ah (pembagian pemondokan haji) sekitar April 2018.

Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, Nizar mengatakan, beberapa perayaratan yang harus dipenuhi adalah mengenai landasan pacu dan pembangunan asrama haji.

"Soal landasan pacu minimal harus bisa untuk pesawat air bush. Kemudian dari asrama haji harus minimal menampung jemaah dua keloter," ujarnya di acara ramah tamah bersama Pemprov Lampung di Bandarlampung, Sabtu (03/02/2018) malam.

Selain itu, menurut dia, Pemprov Lampung juga harus ada komunikasi dengan Kementerian Pertahanan. Sebab, hal ini berkaitan dengan aktivitas penerbangan antar negara yang wajib dijamin keamanan dan pertahanannya.

Secara fisik, berdasarkan tinjauannya sudah tidak ada persoalan baik di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan maupun di Asrama Haji Rajabasa Bandarlampung. Namun, muara semua ini adalah ada di Kementerian Pergubungan yang harus mengeluarkan status internasional terlebih dahulu kepada bandara yang biasa disebut Branti ini.

"Kalau syarat itu tidak dikejar, ya asrama haji embarkasi penuh tidak bisa terlaksana. Nah, soal ini bolanya ada di kepala bandara. Bagaimana upaya kepala bandara mengejar," kata dia.

Paling tidak, Kemenag RI menenggat tim terkait harus merampungkan berkas kelengkapan baik administtasi maupun kelengkapan lainnya sebelum batas penetapan Qur'ah.

"Diperkirakan Qur'ah itu pada April. Harus dikejar sebelum itu. Sebab, kan ada proses tahapan lain. Kalau lebih dari itu, ya terpaksa di tahun depan," ucapnya.

Sementara Kepala Bandara Radin Inten II Lampung Selatan Asep Kosasih Samapta mengaku sudah melakukan komunikasi dengan tim pokja yang dibentuknya. Beberapa waktu lalu, sudah dilakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Pada dasarnya secara prinsip pembangunan sudah tidak ada masalah. Hanya saja soal legalitas dari Kementerian Perhubungan," kata dia.

Namun, ada juga satu kendala adalah di rencana induk Bandara Radin Inten II Lampung Selatan yang saat ini masih terdaftar sebagai bandara domestik. Tetapi hal tersebut, hanya tinggal adendum saja.

Soal target penyelesaian, dia belum bisa memastikan. Yang jelas menurut dia, Pokja sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

"Yang jelas kita upayakan terus dengan serius. Makanya kita bentuk pokja ini. Mudah-mudahan semua selesai sebelum batas waktu," harapnya.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung Hery Suliyanto mengaku akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar apa yang sudah ditargetkan.

"Ini sudah selangkah lagi. Harus kita perjuangkan. Untuk itu bulan depan kita (Pemprov) akan ke Jakarta untuk langsung berkomunikasi kembali dengan pihak Kemenhub," katanya. (ira)