A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior

Filename: MX/Router.php

Line Number: 239

Backtrace:

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 239
Function: strpos

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 72
Function: set_class

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/index.php
Line: 316
Function: require_once

Pekan Depan, Polda Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Bumakam ke Kejati Lampung | Harian Momentum

Pekan Depan, Polda Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Bumakam ke Kejati Lampung

1322 Views
Ilustrasi korupsi.

MOMENTUM, Bandarlampung--Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Lampung pekan depan akan melimpahkan berkas perkara tahap satu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Terkait dua tersangka Eko Suprayitno, Direktur PT. Tulang Bawang Maju Bersama, Tobing Aprizal Komisaris PT Tulang Bawang Maju Bersama jadi tersangka korupsi Badan Usaha Milik Antar Kampung (BUMAKAM) Kabupaten Tulangbawang.

Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) menetapkan dua orang tersangka setelah mengungkap fakta-fakta penting terkait dugaan penyimpangan dana BUMAKAM Kabupaten Tulang Bawang.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik, kepada harianmomentum, melalui pesan WhatsApp, Rabu (22-05-2024).

Terkait dengan lamban nya pelimpahan berkas perkara ke JPU Kejati Lampung dua bulan lebih dari penetapan dua tersangka, tersangka masih bebas berkeliaran. Dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya kembali, karena saat ini tersangka atas nama Tobing Aprizal saat ini menjabat sebagai kepala kampung, dan Eko Suprayitno sebagai pekerja wiraswasta. Kabid Humas Polda Lampung tidak memberikan komentar.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik, Kepala Bidang Humas Polda Lampung, menjelaskan bahwa kejahatan ini terungkap setelah penyelidikan mendalam atas sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana tersebut.

"Ditreskrimsus Polda Lampung telah mengungkap fakta-fakta terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan dana BUMAKAM di Kabupaten Tulang Bawang," ujar Kombes Umi Fadillah Astutik.

Menurut Umi, hasil penyelidikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana pendirian BUMAKAM dengan realisasi yang terjadi.

Awalnya, 47 kampung di empat kecamatan direncanakan mendirikan BUMAKAM dengan modal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Namun, proses pendiriannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti kurangnya musyawarah antar kepala desa, ketiadaan peraturan bersama, dan kekurangan susunan kepengurusan serta AD/ART.

Kabid Humas juga menyoroti bahwa PT. Tulang Bawang Maju Bersama, hasil dari pendirian BUMAKAM, sebenarnya diakui dalam akta pendirian sebagai PT perseorangan, bukan Badan Usaha Milik Antar Kampung. Ini menunjukkan kesalahan dalam proses pendirian dan pengelolaan.

Selain itu, Kabid Humas menambahkan bahwa pengelolaan dana PT. Tulang Bawang Maju Bersama juga disoroti, dengan temuan bahwa dana tersebut tidak dikelola dengan baik dan akuntabel.

Bahkan, ditemukan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan perusahaan berhenti beroperasi dan mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Hasil audit menunjukkan kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan mencapai Rp2.350.000.000,- (Dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagai tindak lanjut, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu EKO SUPRAYITNO dan TOBING AFRIZAL, dengan tuduhan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(**)