A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior

Filename: MX/Router.php

Line Number: 239

Backtrace:

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 239
Function: strpos

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 72
Function: set_class

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/index.php
Line: 316
Function: require_once

KPU Waykanan Kerjasama dengan Kejaksaan | Harian Momentum

KPU Waykanan Kerjasama dengan Kejaksaan

300 Views
Ketua KPU Waykanan Refki Dharmawan dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat Afrilianna Purba.

MOMENTUM, Blambanganumpu--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waykanan menjalin kerjasama dengan kejaksaan negeri setempat.

Kerjasama terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun  2024 itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua KPU Waykanan Refki Dharmawan dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat Afrilianna Purba. Penandatanganan berlangsung di Kantor KPU Waykanan, Rabu (24-1-2024).

Ketua KPU Waykanan Refki Dharmawan mengatakan, kerjasama itu untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dan pilkada berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Kejaksaan Negeri WaykananAfriliana Purba mengatakan, kerjasama tersebut tindaklanjut kegiatan serupa yang sudah dilaksanakan di tingkat pusat dan provinsi. "Kerjasama ini bentuk dukungan kejaksaan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kami  siap mendukung KPU memberikan pendapat hukum terhadap potensi permasalahan yang mungkin dihadapi dalam pemilu dan pilkada," terangnya.

Ruang lingkup kerjasama itu meliputi: penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi. Kemudian: pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, pengamanan pembangunan strategis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang disepakati. (**)