A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior

Filename: MX/Router.php

Line Number: 239

Backtrace:

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 239
Function: strpos

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 72
Function: set_class

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/index.php
Line: 316
Function: require_once

Mesuji Minta DAK untuk Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan | Harian Momentum

Mesuji Minta DAK untuk Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan

443 Views
Fokus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Mesuji.

MOMENTUM, Mesuji -- Pemkab Mesuji meminta dana alokasi khusus (DAK) fisik dapat diprioritaskan untuk membangun Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten Mesuji, Syamsudin di Desa Tanjungmasrejo, Kecamatan Mesuji Timur, Ahad 19 Maret 2023. Dihadiri pejabat Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Pertanian (Kementan) serta pejabat setempat.

Mewakili Penjabat Bupati Mesuji Sulpakar, Syamsudin menjelaskan tentang wilayah Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan itu.

Disebutkan, luas wilayah Mesuji 2.184 kilometer persegi terbagi tujuh kecamatan dan 105 desa. Potensi terbesarnya, sektor pertanian dan perikanan. Indeks ketahanan pangannya sebesar 85,62 persen. Menduduki peringkat kedua di Lampung dan ke-28 nasional sebagai salah satu lokasi prioritas ketahanan pangan.

Namun, menuerut dia, pertanian tidak akan berhasil tanpa pembangunan irigasi yang baik. Karena itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan memperbaiki 26 irigasi. Terdiri dari delapan irigasi permukaan dan 18 irigasi rawa.

Kemudian irigasi rawa Rawajitu dengan lahan seluas 9.280 hektare, irigasi rawa Mesuji Atas seluas 16.328 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Perencanaan Ahli Madya Noor Avianto, mengatakan akan membuat rumusan di kementerian untuk menentukan kabupaten mana yang lebih dulu yang akan mendapatkan alokasi anggaran pembangunan dari pusat.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pekerjaan Umum (PU) segera melengkapi dokumen data pendukung agar ditindaklanjuti. Jika setiap kabupaten sudah mendapatkan DAK maka tidak dapat dialihkan ke kabupaten lain. (*)