A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior

Filename: MX/Router.php

Line Number: 239

Backtrace:

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 239
Function: strpos

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 72
Function: set_class

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/index.php
Line: 316
Function: require_once

Waykanan Optimalkan Percepatan Penanganan Stunting | Harian Momentum

Waykanan Optimalkan Percepatan Penanganan Stunting

471 Views
Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Waykanan

MOMENTUM, Blambanganump--Upaya percepatan penurunan kasus stunting menjadi salah satu prioritas program kerja Pemkab Waykanan di bidang kesehatan.

Untuk lebih mengoptimalkan upaya tersebut, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Waykanan menggelar rapat koordinasi, Rabu (24-8-2022). Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Saipul selaku Wakil Ketua 1 TPPS setempat itu membahas agenda aksi percepatan penurunan stuntinng sekaligus monitoring semester TPPS.  

“Kita semua harus lebih serius dan terus menerus memantau pelaksanaan konvergensi penurunan stunting. Ini tentu dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Waykanan tahun 2021 -2026," kata Saipul. 

Karena itu, dia meminta seluruh anggota TPPS berupaya maksimal meningkatkan capaian dalam delapan aksi konvergensi stunting.

“Capaian delapan aksi konvergensi stunting harus selaras dengan sistem pelaporanya sebagai implementasi dari Perpres  nomor:72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” tegasnya.

Rakor tersebut diikuti seluruh unsus TPPS Kabupaten Waykanan, antara lain: Kepala Bappeda, Kadis P3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian:  dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  serta  Dinas PMK dan Dinas PUPR. (**)