A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior

Filename: MX/Router.php

Line Number: 239

Backtrace:

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 239
Function: strpos

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 72
Function: set_class

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/index.php
Line: 316
Function: require_once

Dinkes Tubaba akan Ajukan Penambahan Dana Bantuan Peserta JKN | Harian Momentum

Dinkes Tubaba akan Ajukan Penambahan Dana Bantuan Peserta JKN

1474 Views
Ilustrasi program Jaminan Kesehatan Nasional

Harianmomentum--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) kesulitan memenuhi premi pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat tidak mampu.

 

Penyebabnya, alokasi anggaran yang disiapkan melalui APBD setempat untuk pembayaran premi JKN tersebut, tidak sesuai dengan jumlah masyarakat tidak mampu yang menjadi tanggungan pemkab.

 

Pelaksana Tuga (Plt) Kepala Dinas Kesehatan  (Dinkes) Tubaba Prana Putra mengatakan tahun ini jumlah masyarakat penerima bantyan iuran JKN mencapai 23.782 jiwa. Sedangkan alokasi anggaran yang disiapkan melalui APBD hanya Rp3 miliar.

 

Dia memaparkan, hitungan alokasi dana subsidi JKN untuk masyarakat tidak mampu itu, Rp23 ribu per jiwa per bulan. Jika dikalikan dengan jumlah masyarakat penerima bantuan iuran, setidaknya pemkab membutuhkan dana Rp6,5 miliar lebih per tahun.

 

”Dari hitungan tersebut, maka bisa dipastikan tahun ini Pemkab Tubab akan  berhutang sebesar Rp3,5 miliar kepada BPJS selaku penyelenggara program JKN,“ kata Prana pada kontibutor harianmomentum.com, Rabu (22/3).          

 

Menurut Prana, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dinkse akan berupaya mengajukan penambahan alokasi anggaran subsidi premi penerima bantuan iuran JKN.

 

Selain itu, dinkes juga akan membangun pola integrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dilakukan, agar beban anggaran yang ditanggung pemerintah daerah tidak terlalu berat. Sehingga bisa menanggulangi masyarakat miskin yang belum terdaftar JKN.

 

“Kita akan berupaya mengajukan alokasi iuran peserta JKN yang selama ini dibebankan dalam APBD, bisa ditanggung pemerintah pusat melaui APBN,“ ungkapnya.

 

Terkait upaya tersebut, dia berharap dinas sosial secepatnya melakukan validasi data jumlah masyarakt peserta JKN yang mendapat bantuan subsidi pembayaran premi dari pemkab setempat.(Red)