A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior

Filename: MX/Router.php

Line Number: 239

Backtrace:

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 239
Function: strpos

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/application/third_party/MX/Router.php
Line: 72
Function: set_class

File: /home/u199773734/domains/harianmomentum.com/public_html/app/index.php
Line: 316
Function: require_once

Pejabat Pemprov Lampung Tandatangani Perjanjian Kinerja | Harian Momentum

Pejabat Pemprov Lampung Tandatangani Perjanjian Kinerja

1117 Views
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyaksikan penandatangan perjanjian kinerja pejabat pemprov setempat. Foto: dok. H-momen

Harianmomentum--Gubernur Lampung M Ridho Ficardo kembali membuktikan komitmennya untuk  meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan daerah setempat.

   

Bentuk komitmen tersebut dilakukan melalui penandatangan perjanjian kinerja tahun 2017 dengan para pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkup\ Pemerintah Provinsi (Pemrov) Lampung. Kegiatan berlangsung di ruang rapat utama kantor pemprov setempat, Selasa (21/3) .

 

“Penandatanganan perrjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, akuntanbilitas dan transparansi kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Lampung,“ kata Ridho.

 

Pada kesempatan itu, Ridho meminta seluruh aparatur sipil negara dan pejabat  pemprov, senantiasa bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

 

"Jangan sampai kerja di lapangan meningkat, tapi penilaian administratifnya masih kurang. Target peningkatan kinerja administratif  Provinsi Lampung minimal mencapai seratus persen,” tegasnya.

 

Selain itu, Ridho juga mengingatkan pentingnya transparansi pelaksanaan program kerja pemerintah, sehingga diketahui dan didukung  masyarakat. 

 

“Program kerja yang kita laksanakan harus transparan, agar masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam pembangunan,“  terangnya. (Rls)